Kisah Kelanjutan Konflik Sampah Pemprov DKI Dengan Bekasi

Konflik Sampah - Kisruh mengenai konflik sampah antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi memasuki babak baru. Hari ini Walikota Bekasi Rahmat Effendi berkunjung ke Balai Kota DKI, bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

[caption id="attachment_3965" align="alignnone" width="620"] Area TPA Bantargebang dilihat dari atas[/caption]

 

Anies mengatakan bahwa akan mengkaji ulang dana hibah yang diajukan oleh Pemkot Bekasi. Anies menegaskan juga kerjasama kemitraan pengelolaan sampah tetap berlanjut.

Selain itu, pembangunan wilayah terintegrasi Jabodetabekjur harus tetap dilaksanakan. Lewat pembangunan itu akan meningkatkan roda perekonomian di setiap wilayahnya.

Disinggung soal dana hibah sebesar dua trillun rupiah yang diajukan Pemkot Bekasi, Anies hanya menjawab akan mendiskusikannya lagi.

Dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi pada tanggal 15 Oktober sebesar 2,09 triliun rupiah, menurut catatan dalam dokumen Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta.

Namun, Pepen, panggilan Walikota Bekasi, merevisi surat Plt Walikota Bekasi, dimana menurunkan angkanya menjadi Rp 1 triliun dari Rp 2,09 triliun.

Pepen mengatakan bahwa dana hibah itu akan digunakan untuk sekolah terpadu, folder air, sarana kesehatan dan olahraga, serta proyek lingkungan hidup.

Sementara itu, Anies menjelaskan bahwa dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi berhubungan dengan proyek flyover Rawa Panjang Rp 188 miliar, proyek pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi sebesar Rp 5 miliar.

Rekan-rekan sekalian. Jika ada anggaran mungkin tidak Pemprov DKI akan memproses tanpa ada perincian yang jelas? Hanya dengan gelondongan begini? Tidak mungkin. Jadi, kami minta perinciannya yang jelas, tapi perinciannya tidak kunjung datang," kata Anies.